dunia buku (beta)

MENGGUGAT GAGALNYA PENDIDIKAN GRATIS

Posted on: September 25, 2008

Pengamat pendidikan, Darmaningtyas, (kiri), dalam diskusi peluncuran bukunya di kafe Newseum Jakarta, Selasa 23 September lalu (Okta Wiguna / Dunia Buku)

Pengamat pendidikan, Darmaningtyas, (kanan), dalam diskusi peluncuran bukunya di kafe Newseum Jakarta, Selasa 23 September lalu (Okta Wiguna / Dunia Buku)

Pendidikan gratis menjadi isu yang paling gres. Semua partai dan petualang politik memakai iming-iming pendidikan gratis demi meraup suara terbanyak.

Kenyataannya pendidikan gratis tak pernah ada, sebab penghapusan SPP diganti dengan pungutan-pungutan baru. Bahkan perguruan tinggi pun diprivatisasi sehingga orang miskin sulit untuk menikmati pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga level universitas.

Lewat bukunya “Utang dan Korupsi, Racun Pendidikan”, Darmaningtyas berargumen pendidikan gratis sebenarnya bisa dijalankan di Indonesia. Yang membuatnya belum terwujud hingga kini adalah pemanfaatan anggaran negara yang tidak efisien, korupsi, serta pemanfaatan dan pembayaran utang luar negeri tanpa strategi yang jelas.

Darmaningtyas beranggapan jika keuangan dikelola dengan benar, ia yakin pendidikan di Indonesia mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi bisa gratis.

Dalam buku ini, Darmaningtyas memaparkan cukup lengkap fakta dan data pengelolaan anggaran negara dan korupsi. “Saya tidak keberatan jika buku ini disebut pamflet panjang,” ujarnya.

Sistematika penulisan buku ini memang lebih mirip sebuah penelitian. Penulisnya memang sengaja mengadopsi format tersebut agar bukunya bisa dijadikan bahan advokasi dan kampanye mereka yang memperjuangkan pendidikan gratis.

2 Responses to "MENGGUGAT GAGALNYA PENDIDIKAN GRATIS"

Kesulitan bagi sekolah swasta, yang hanya mengandalkan SPP dari orang tua, mungkinkah guru swasta digaji oleh pemerintah ?
Kami yang disekolah swasta sungguh prihatin.

Betul, memang kepintaran para elite “Pendidikan kita” yaitu memobilisasi psikologi sosial masyarakat dg mengubah lebel(pencitraan) pendidikan misl :SSN,SBI.go internasional dsb yg hakekatnya hanya memobilisasi dana dr masyarakat dg standar mutu yg blm jelas contoh dlm UN sekolah2 yg berstandar tsb hasil UN nya dipertanyakan dan lucunya PT juga menolak hasil UN dijadikan tolok ukur utk masuk ke PT. Ini juga menggejala ditingkat Menengah DANEM sdh mulai ditinggalkan oleh sekolah2 tertentu dlm PSB. Kalau boleh Usul Pend menengah koordinasi dikembalikan saja ke pusat pengololaannya shg guru tdk mengalami beban psikologi yang berat (krn sering terjadi intervensi oleh para birokrat daerah) mereka sepeterti raja.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: